Jokowi Inginkan 2018 BPN Gencar Terbitkan Sertifikat, Targetnya?

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalin untuk gencar menerbitkan sertifikat tanah.

Targetnya tembus 7 juta sertifikat tanah pada tahun 2018. Target ini meningkat dari target tahun lalu yang hanya 5 juta sertifikat yang dikeluarkan BPN. “Tahun ini target yang saya berikan kepada Menteri BPN itu 7 juta di seluruh tanah air. Caranya tidak mau tahu saya pokoknya rakyat harus terima yang namanya sertifikat karena ini adalah tanda bukti hak atas tanah” ujar Jokowi dalam sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan RRI Depok Kamis 27 September 2018.

Menurut Jokowi kalau seluruh masyarakat sudah pegang sertifikat harapannya sengketa tanah tidak ada lagi. Pada 2015 harus ada 126 juta bidang tanah yang memiliki setifikat. “Tapi yang dipegang masyarakat baru 46 juta kurangnya 80 juta sertipikat“ paparnya.

Pada periode pemerintahan sebelumnya kata Jokowi hanya bisa diterbitkan 500-600 Ribu sertifikat tiap tahun. “Artinya rakyat nunggu 160 tahun untuk bisa dapat sertipikat” paparnya.

Menurut Presiden Jokowi Pada tahun 2017 diperintahkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengeluarkan 5 juta sertifikat harus diterbitkan. “Akhirnya angka itu bisa dilampau pada tahun 2017.” 

Soal Perizinan Sertifikasi Tanah Warga Gadukan Surabaya

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas akhirnya angkat bicara terkait masalah kisruh tanah warga Gadukan di RW 5 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Kepala BBWS Brantas Saroni Soegiharto mengatakan, dirinya tidak bisa segera memutuskan untuk memberikan izin penerbitan sertifikat ratusan warga di Gadukan.

"Kita coba komunikasikan dulu dengan pak Menteri PU Pera, kita akan tetap berikan penjelasan wilayah mana yang hanya sempadan sungai," kata Syahroni.

Pihaknya mengaku tidak bisa memutuskan sendiri lantaran cukup rawan kondisinya jika mereka izin untuk BPN menerbitkan sertifikat, padahal wilayah sempadan bosem itu sangat penting fungsinya.

Kalau ada banjir yang menimpa tanah dan perumahan warga, maka yang akan disalahkan adalah BBWS Brantas.

Ia menegaskan, status tanah itu tanah negara dan sebaiknya tidak ada bangunan perumahan maupun tempat usaha.

Bahkan tanaman yang boleh ditanam di wilayah twrsebut adalah tanaman yang lunak.

"Ada informasi ada sebagian tanah di sana sudah dibebaskan dan menjadi milik pemerintah. Bisa jadi atas proses tukar guling atau semacannya. Maka kami butuh waktulah untuk konsultasi ke pusat dulu," kata Syahroni.

Meski begitu ia berjanji akan mempercepat proses pengurusan dan konsultasi. Sebab BBWS tidak ingin membuat keputusan yang gegabah lalu justru membuat maslah di kemudian hari.

"Tapi kalau ingin dilakukan pengukuran sembari menunggu proses dari pusat, monggo, kami bersedia," kata Syahroni.