Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas akhirnya angkat
bicara terkait masalah kisruh tanah warga Gadukan di RW 5 Kelurahan
Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.
Kepala BBWS Brantas Saroni Soegiharto mengatakan, dirinya
tidak bisa segera memutuskan untuk memberikan izin penerbitan sertifikat
ratusan warga di Gadukan.
"Kita coba komunikasikan dulu dengan pak Menteri PU
Pera, kita akan tetap berikan penjelasan wilayah mana yang hanya sempadan
sungai," kata Syahroni.
Pihaknya mengaku tidak bisa memutuskan sendiri lantaran
cukup rawan kondisinya jika mereka izin untuk BPN menerbitkan sertifikat,
padahal wilayah sempadan bosem itu sangat penting fungsinya.
Kalau ada banjir yang menimpa tanah dan perumahan warga,
maka yang akan disalahkan adalah BBWS Brantas.
Ia menegaskan, status tanah itu tanah negara dan sebaiknya
tidak ada bangunan perumahan maupun tempat usaha.
Bahkan tanaman yang boleh ditanam di wilayah twrsebut adalah
tanaman yang lunak.
"Ada informasi ada sebagian tanah di sana sudah
dibebaskan dan menjadi milik pemerintah. Bisa jadi atas proses tukar guling
atau semacannya. Maka kami butuh waktulah untuk konsultasi ke pusat dulu,"
kata Syahroni.
Meski begitu ia berjanji akan mempercepat proses pengurusan
dan konsultasi. Sebab BBWS tidak ingin membuat keputusan yang gegabah lalu
justru membuat maslah di kemudian hari.
"Tapi kalau ingin dilakukan pengukuran sembari menunggu
proses dari pusat, monggo, kami bersedia," kata Syahroni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar